Usul Bupati Takalar Ibrahim Rewa agar jadwal pemilukada Takalar, yang telah ditetapkan oleh KPU Takalar 12 Juli diundur ke September memicu pro kontra di mata kandidat yang akan bertarung.

ADA kandidat yang menuntut KPU Takalar konsisten terhadap jadwal yang telah ditetapkan. "KPU harus konsisten melaksanakan pemilukada sesuai jadwal yang ditetapkan pada Juli. Kalau hanya persoalan anggaran, saya kita tidak akan menjadi halangan sepanjang Pemkab Takalar ada niat baik mendukung KPU dan pelaksanaan pemilukada," ujar anggota DPRD Sulsel, Burhanuddin Baharuddin.

Calon bupati Takalar yang popularitas dan elektabilitasnya paling menonjol ini menolak jadwal KPU begitu mudah diubah. Apalagi, kalau usul penundaan tersebut diwarnai kepentingan kelompok tertentu.

"Alasannya tidak rasional. Baik terkait anggaran maupun masalah pemilih. Kalau memang alasan efisiensi anggaran, kenapa tidak sekalian bersamaan dengan Pilgub Sulsel," kata Burhanuddin.

Anggota DPRD Sulsel dari PKS, Syamsari Kitta mengatakan, kemungkinan perolehan suara kandidat calon akan berkurang tidak ada pengaruhnya terhadap jadwal pemilukada. "Masyarakat sendiri yang memilih pemimpinnya. Jadi mereka pasti akan meluangkan waktunya," sebut calon bupati dari PKS ini.

Ada juga yang tidak mempermasalahkannya. Wakil Bupati Takalar, Andi Makmur A Sadda yang juga maju sebagai bakal calon bupati, enggan membahas masalah anggaran. Namun ia tetap siap kapan pun hari pencoblosan tiba. "Mau Juli atau September, sama saja. Saya selalu siap. Usulan penundaan juga baru sebatas seandainya," paparnya.

Ketua Bappilu Golkar Takalar, Muhiddin Mursali yakin kandidat bakal calon bupati Natsir Ibrahim telah siap kapan pun. "Juli atau September, atau dimajukan jadwalnya juga bukan masalah. Kalau soal menghemat anggaran, itu urusan yang berwenang. Yang jelas kita tetap ikuti keputusan KPU," ucap Muhiddin.

Anggota KPUD Takalar, Jusalim Sammak, Rabu, 1 Februari, mengatakan, untuk mengubah tanggal pencoblosan, harus ada alasan kuat. Persoalan anggaran tidak bisa dijadikan alasan. "Anggaran pemilukada Takalar tidak ada sangkut pautnya dengan anggaran pemilihan gubernur. Bebannya tidak akan jauh berbeda, sebab hitungannya sama saja. Dan keputusan menetapkan jadwal pencoblosan pada bulan Juli, itu sudah kita rapat pleno-kan dengan pihak KPU provinsi," tegasnya.

Menyikapi wacana penundaan pemilukada Takalar itu, Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas juga bereaksi. Jayadi meminta KPU Takalar kembali melakukan koordinasi dan mempertanyakan masalah anggaran ke Pemkab Takalar. "Saya sudah minta KPU pertanyakan kesiapan anggaran pemilukada Takalar, termasuk menayakan proses penetapan APBD 2012," kata Jayadi.

Yang pasti menurut Jayadi, penundaan pemilukada suatu daerah memungkinkan sebagaimana petunjuk undang-undang, dimana harus merujuk kesiapan anggaran apalagi biaya pemilukada daerah 100 persen hibah APBD setempat.

FAJAR ONLINE