| DPRD Sulsel Desak Pembangunan PLTMH |
 |
 |
 |
| Berita | Seputar DPRD Sulsel |
| Written by Administrator on Wednesday, 21 January 2009 18:16 |
 20 Mei 2010. Makassar (Sindo). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel membangun pembangkit listrik skala kecil di daerah-daerah pedesaan.Langkah tersebut dilakukan untuk menunjang percepatan pembangunan di pedesaan. Anggota Komisi D DPRD Sulsel Affandy Agusman Aris mengatakan, PT PLN pada dasarnya tidak akan bisa merealisasikan pengadaan aliran listrik di daerah pedesaan dalam beberapa tahun mendatang. Pengadaan itu dipengaruhi persoalan biaya infrastruktur yang cukup mahal dan yang paling penting adalah pasokan daya listrik yang terbatas. ”Tidak mungkin mengharapkan PLN memenuhi kebutuhan listrik di daerah pedesaan, terutama pegunungan. Hal ini disebabkan persoalan infrastruktur dan daya. Jalan satu-satunya adalah pembangunan pembangkit listrik untuk daerah pedesaan,” ungkapnya kepada harian Seputar Indonesia (SI) di Kantor DPRD Sulsel, kemarin. Legislator Partai Hanura tersebut melanjutkan, potensi pembangunan pembangkit listrik skala kecil di daerah pedesaan untuk wilayah Sulsel ini sangat besar. Pembangkit listrik yang dimaksudkan adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Untuk merealisasikan hal tersebut posisi Pemprov Sulsel dalam hal ini Dinas Pertambangan dan ESDM harus didorong dan dimaksimalkan. ”Potensi pembangunan PLTMH tersebut di Sulsel sangat potensial didukung banyaknya sumber-sumber air. Pemprov harus melihat potensi ini dan ke depan mencoba mencari sumber pembiayaan,” tuturnya. Dia menekankan hal ini menjadi solusi yang tepat bagi pengadaan listrik di pedesaan. Dia menyebutkan daerah-daerah yang potensial untuk pembangunan PLTMH tersebut ada di Kabupaten Bone, Enrekang, Tana Toraja (Tator), wilayah Luwu Utara (Lutra), dan Luwu Timur (Lutim). Apalagi, di daerah-daerah tersebut masih banyak daerah pedesaan yang belum menikmati aliran listrik. Berdasarkan data yang dihimpun SI, dari sekitar 2.830 unit desa yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulsel, masih terdapat sekitar 578 unit desa yang belum menikmati aliran listrik. Sementara itu, Direktur Ekse-kutif Forum Studi Energi dan Lingkungan (Fosil) Sulsel Anwar Lassapa sebelumnya mengatakan, saat ini PLN perlu membenahi perencanaan ketenagalistrikan, khususnya di wilayah Sulsel. Menurut dia, pengadaan listrik untuk daerahdaerah pedesaan harus diprioritaskan, apalagi tahun ini PLN direncanakan memiliki tambahan daya listrik sebesar 265 megawatt (MW). Jumlah tersebut berasal dari 130 MW dari pembangkit listrik PLN dan terdapat tambahan 135 MW dari sumbangan pembangkit listrik swasta. Akan tetapi, target listrik swasta (IPP) yang masuk dalam perencanaan PLN tidak terpenuhi, otomatis perencanaan ketenagalistrikan mengalami perubahan sehingga perlu dievaluasi kembali. (yakin achmad) Sumber:http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/325673/ |